Brand Bebiluck Terlahir Dari Cinta Ibu Kepada Anaknya

Brand Bebiluck Terlahir Dari Cinta Ibu Kepada Anaknya

437
bebiluck

SMEIndonesia.org – Dikisahkan oleh pemilik Brand Bebiluck, feature article ini pasti banyak memberikan pelajaran bagi kita semua khususnya pelaku UKM. Di pertengahan tahun 2009, boleh jadi merupakan awal terindah bagi istri saya memberikan Makanan Pendamping ASI pertama untuk anak kembar kami. Sekedar seorang ibu yang ingin memberi makanan pertama terbaik bagi anak-anak pertamanya. Dengan informasi secukupnya, mulailah memasak dan hasilnya : super lahap.

Cerita berlanjut karena anak tetangga kami yang tadinya tidak doyan makan, menjadi doyan makan setelah mencoba makan bubur bayi home made kami. Tentunya kebahagiaan seorang ibu sebagaimana lainnya, melihat anak-anak terbantu karena makanan bayi rumahan ini.

image003Singkat kata waktu berubah, permintaan untuk makanan bayi dari teman2 meningkat, yang akhirnya memunculkan ide untuk melayani mereka secara lebih baik dengan : membuka lapak.

Dua tahun setelahnya, kami memutuskan untuk membuat kemitraan yang disambut dengan antusias karena bahan-bahan yang memang kami pastikan yang terbaik.

Jika ada satu kekhawatiran, adalah makanan bayi yang sangat berisiko tinggi. Maklum, makanan bayi bukan sembarang makanan. Background kami yang bukan dibidang pangan membuat kami harus terus berfikir keras menangani ini. Akhirnya, hanya setahun setelah membuka kemitraan kami pun :

  1. Membuka CV untuk penerbitan SIUP
  2. Berkonsultasi dengan DinKes dan mendapatkan izin DinKes PIRT.
  3. Melakukan uji lab DinKes, lolos, bubur bayi kami aman saat itu.

Kami yang awam hanya bisa bertanya, PIRT mungkin membantu usaha rumahan seperti kami, meski nantinya PIRT untuk produk bayi ternyata belum ideal.

Belum puas dengan izin-izin tadi, kami akhirnya menambah keyakinan dengan :

  1. Merekrut ahli pangan yang 25 tahun pengalaman. Sungguh tidak mudah karena pengalamannya membuat kami harus mengeluarkan budget yang tidak sedikit.
  2. Mengganti badan usaha menjadi PT untuk persiapan izin POM.
  3. Melakukan uji lab pro untuk kandungan pangan, yaitu dari TUV NORD.
  4. Mengajukan dan mendapatkan sertifikat halal LPPOM MUI.
  5. Melakukan uji mikroba dan cemaran produk di lab TUV Nord, hasilnya produk kami aman.

Dalam pada itu, kami merasa belum puas atas satu hal : izin POM. Hingga suatu hari datanglah peringatan dari BPOM untuk mengurus izin BPOM.

Sebagai usaha level UKM yang baru hendak tumbuh, kami pun timbangkan masak-masak lokasi kami di perkampungan dan harus pindah kekawasan industri untuk mempermudah izin POM. Dengan segala daya upaya, membayar sewa 5x lipat dari sewa lahan di kampung, kami pun pindah, cash flow mulai goyah. Tapi kami tetap fokus, ada satu tujuan : izin POM.

image005Tepat april 2016 kami mulai berproses pengajuan izin POM dengan niat tulus supaya memberikan rasa paling aman untuk semua pelanggan. Untuk pengajuan izin POM, kami lebih dulu ke BPOM pusat mendaftar dan ternyata harus memenuhi syarat : Izin Usaha Industri dari pemkot setempat. Cerita dimulai. Izin Amdal, harusnya selesai seminggu, jadi sebulan dua bulan.

Izin HO, harusnya selesai seminggu, jadi sebulan dua bulan. Bahkan pernah tidak jadi ambil kertas HO yang sudah ditanda tangani, hanya karena BLANKO HABIS. Luar biasa. Seseorang menawarkan sekian belas juta untuk izin – izin ini. Luar biasa lagi.

Terakhir adalah Izin Usaha Industri, sedianya jumat 9 september pekan lalu sudah keluar, senin rencana langsung ke BPOM Serang mendaftar, tapi tak kunjung keluar, dijanjikan selasa 14 September kemarin, rabunya hendak mendaftar, tapi tak kunjung keluar.

Manusia berencana, Tuhan yang berkehendak. Dalam langkah optimis pengurusan izin BPOM, menunggu Izin Usaha Industri yang sudah 5 bulan kami tunggu (normalnya kurang lebih 1 bulan paling lama sesuai prosedur), datanglah hari itu. Hari penghakiman.

Turun sebuah team dari BPOM Serang lengkap dengan juru kamera  dan semua media televisi, bersiap mengungkap sebuah berita kecil dari orang kecil dengan tema : makanan bayi ilegal. Produk kami yang nyata-nyata di konsumen selama ini aman, divonis berat : penyebab diare karena bakteri. Padahal untuk membuktikannya, harus dilakukan uji lab yang mana kami sudah antisipasi sedari dulu. Pun, sang juru warta baru bertanya resiko apa, tanpa ada bukti.

Juru berita – juru berita yang ditengah jalan menunjukkan angka-angka ajaib supaya berita tak dimuat. Saya tidak kuat. Shock, frustasi, kecewa, marah, kesal, bercampur baur. “Produk bapak tidak memiliki izin edar” Ujarnya singkat.

Saya cuma terdiam, dalam proses pengurusan izin yang begitu lama dan berbelit-belit, kami yang melakukan semua upaya (termasuk menghindari suap) akhirnya menjadi tertuduh administratif : mengedarkan barang tak berizin.

Iya, kami lalai, izin PIRT kami juga dicabut seiring perpindahaan domisili keTangerang Selatan (bukan karena kesalahan atau temuan) dan sehari kemudian kami langsung ke Dinkes Kota Tangsel untuk mengurus PIRT baru, sampai beliau-beliau di sana mengarahkan : produk bayi haruslah Izin POM. Kami sepakat, kami manut, walau tak menyangka prosesnya begitu lama.

Pak Bu, saya tidak bisa bicara apapun saat ini selain mengetuk pintu hati Bapak Ibu berwenang. Kesewenang-wenangan ternyata bisa melahirkan bencana bagi orang lain.

Lambatnya proses pengurusan Izin Usaha Industri sebagai syarat pengurusan izin POM (hampir 1/2 tahun), membuat kami terpaksa terkena efek sidak dan pemberitaan tidak obyektif.

Hukum adalah hukum, tapi nurani haruslah tetap hidup. Anak bangsa seperti kami hanya ingin berkarya, sekecil yang kami bisa, dengan sayur mayur dan ikan dalam negeri, sekedar menghidup kami dan beberapa puluh karyawan dan keluarganya.

Bina kami Pak jika salah, jangan bunuh kami.

Saat ini, demi mentaati aturan dan prosedur, produksi kami hentikan sampai izin POM kami mendapatkan kejelasan kapan keluarnya. Selaku pimpinan, saya akan lakukan semua upaya yang menurut kami sah untuk mendapatkan hak kami sebagai warga negara. (END)

Cerita diatas adalah saduran dari pemilik Brand Bebiluck.

Beberapa pengusaha makanan kemasan UKM menyampaikan sulitnya mengurus BPOM, sehingga kebanyakan masih bermodalkan PIRT dan Halal. Beberapa malah mendapatkan pendampingan gratis. Untuk itu Masyarakat utamanya UKM dan Stakeholders perlu memperhatikan keberlangsungan penerapan kebijakan BPOM yang adil bagi seluruh pengusaha UKM tanpa pengecualian.

Comments

comments