Langkah Pemerintah Memicu Kinerja Industri Kecil Menengah (IKM)

Langkah Pemerintah Memicu Kinerja Industri Kecil Menengah (IKM)

428
KINERJA INDUSTRI KECIL MENENGAH

SMEIndonesia.org – Kementerian Perindustrian berkomitmen memacu kemajuan industri kecil dan menengah (IKM) nasional yang berorientasi ekspor melalui berbagai kebijakan strategis agar bisa meningkatkan devisa negara dan serapan tenaga kerja.

Langkah yang dilakukan pemerintah antara lain dengan fasilitasi kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), pembiayaan penjaminan asuransi, jasa konsultasi, serta pemberian mesin produksi.

IKM adalah salah satu penyumbang utama sektor industri pengolahan di Indonesia karena keunggulannya sebagai subsektor industri padat karya dan pemasok kebutuhan pasar domestik, kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Boyolali, Jawa Tengah, Senin (30/1/2017).

Pada kesempatan tersebut, Menperin mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran kebijakan fasilitas KITE IKM, kemudian dilanjutkan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani MoU tentang Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor dan menyerahkan bantuan mesin dan peralatan produksi kepada IKM logam di DusunTumang, Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Hadir pula Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi, GubernurJawa Tengah Ganjar Pranowo, dan anggota Komisi VI DPR RI.

Menperin menegaskan, potensi IKM terus tumbuh. Pada awal 2016, kontribusi sektor IKM terhadap pertumbuhan industri non-migas meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya, ekspor IKM periode Januari-November 2016 mencapai USD 24,7 miliar atau memberikan kontribusi 24,8 persen terhadap total ekspor industri non-migas.

IKM juga mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan sektor lainnya. Serapan tenaga kerja pada sektor ini pada awal tahun 2016 mencapai 97,22persen. “Pada tahun 2016, IKM di Indonesia tumbuh mencapai 166 ribu unit atau meningkat 4,5 persen dibandingkan tahun 2015 dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 350 ribu orang,” ungkapnya.

Mengenai KITE, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi IKM dalam mengimpor bahan baku untuk proses produksi yang akan diekspor kembali sebagai produk jadi. Selain itu, IKM juga akan diberikan insentif berupa pembebasan bea cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Selanjutnya, Menperin menjelaskan, MoU berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal ditandatangani ini akan ditindaklanjuti dengan kerjasama antara Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian dengan Indonesia Eximbank dalam bentuk penyediaan dan pertukaran data terkait IKM, pelatihan manajemen ekspor, serta sosialisasi dan fasilitas kepada IKM berorientasi ekspor.

Airlangga mengatakan, pihaknya lebih memilih lembaga pembiayaan yang sudah ada, yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekspor produk-produk IKM. “Daripada mendirikan lembaga baru, kami lebih baik menggunakan yang existing seperti LPEI.scope dari LPEI perlu diperluas untuk kemudian didorong juga untuk pembiayaan jangka panjang yang lebih murah,” tuturnya.

LPEI akan memberikan dukungan kepada IKM melalui jasa konsultasi, salah satunya dalam bentuk program Coaching Program for New Exporter (CPNE), yang merupakan program berkelanjutan bagi rintisan eksportir baru dengan cara mempersiapkan pelaku IKM melalui pelatihan,pameran dan bimbingan. “Kami ingin mendorong IKM untuk ekspor dengan harapan pasarnya lebih terjamin dengan risiko yang lebih sedikit,” tegas Airlangga.

Dari sisi pembiayaan, lembaga ini akan memfasilitasi IKM dengan memberikan akses pendanaan yang mudah, murah dan dengan suku bunga kompetitif. Bagi IKM yang membutuhkan modal kerja maupun investasi dalam rangka ekspor. LPEI juga akan menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendorong ekspor IKM dalam negeri.

Sementara itu, Presiden juga menyaksikan Menperin dan Menkeu menyerahkan secara simbolis berupa bantuan mesin dan peralatan produksi kepada pelaku IKM logamTumang. Sebanyak 62 unit mesin dan peralatan produksi IKM yang akan distribusikan tersebut terdiri dari bor duduk, mesin gurinda tangan 4”, mesin bor tembak, las argon rhino, tabung argon, mesin roll plat, mesin press logam, genset, dan kompresor bensin 5.5 HP.

“Selain diberikan pembinaan secara konvensional melalui fasilitasi pelatihan serta bantuan alat dan permesinan, IKM juga diperkenalkan dengan sarana digital yang mampu mempromosikan produk dengan lebih luas, namun dengan biaya minimal,” papar Airlangga. Untuk itu, melalui penerapan e-smart IKM, pelaku usaha kreatif diharapkan dapat menghadapi era industri yang mengandalkan pertukaran data pada teknologi manufaktur atau Industri 4.0.

Upaya tersebut, dilakukan agar IKM tidak hanya selesai di sektor produksinya saja, tetapi produk dan profilnya dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Keuntungannya, jika ada investor yang ingin mencari partner bisnis, IKM dapat mengambil kesempatan tersebut secara langsung. “Dengan digitalisasi, yang paling diuntungkan adalah IKM bisa saling tukar informasi dan mengembangkan usahanya secara bersama-sama. Selain itu, semua bisa dikerjakan dan diakses dengan lebih cepat,” paparnya.

Dalam rangkaian acara ini, Kemenperin memfasilitasi beberapa stand pameran bagi IKM. Presiden didampingi Menperin dan Menkeu meninjau  prototipe mobil pedesaan yang rencananya dijual serharga Rp. 60.000.000 serta melihat sepeda motor yang dilapisi logam kuningan produksi Setya Budhi Gallery asal Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah.

Kemudian, Menperin juga menyempatkan untuk melakukan temu usaha dengan IKM logamTumang. Kerajinan logam yang dihasilkan dari sentra IKM Tumang telah menembus pasar ekspor. Produk dari perajin tembaga dan kuningan ini 53 persen didistribusikan ke Malaysia, Jepang, Australia, Perancis, Italia, Inggris, Rusia, Korea, Dubai, Abu Dhabi, dan Amerika Serikat, sedangkan sisanya untuk pasar lokal.

Dari dialog tersebut, pelaku IKM mengusulkan beberapa gagasan kepada Menperin, antara lain keinginan untuk membentuk koperasi baru, pemenuhan bahan baku tembaga dan alumunium lembaran, pelatihan desain, pembetukan pusat logistik berikat serta mengemas aktivitas IKM logam sebagai kegiatan pariwisata. Hal ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM logamTumang.

“Kami akan menindaklanjuti usulan-usulan ini, sekaligus disinkronkan program pemerintah pusat dan daerah. Khusus untuk  desain, Bapak Presiden berpesan untuk  mengajak desainer luar negeri khususnya Perancis dan Italia agar tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri,” terang Airlangga.

Comments

comments