Pesan Keberpihakan UMKM Kepada Gubernur DKI Terpilih

Pesan Keberpihakan UMKM Kepada Gubernur DKI Terpilih

126
UMKM dan keberpihakan gubernur baru DKI Jakarta

SMEIndonesia.org – Terpilihnya Gubernur DKI Jakarta yang baru diharapkan memberikan kepastian berusaha kepada para pelaku UMKM terutama dari sisi perizinan, zonasi lokasi usaha, dan permodalan.

Hal itu menjadi pesan yang tersampaikan dalam acara Dialog Media “Membangun Kedaulatan Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi dan UKM” yang digelar di Galeri Indonesia Wow/Smesco Tower, Selasa (11/4).

“Jangan setengah hati membina, meningkatkan, dan memberdayakan UKM dan koperasi. Jika ada UKM yang kurang baik sebaiknya dibina bukan dibinasakan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia – Indonesian Chamber of Commerce and Industry Bidang Kelembagaan dan Keanggotaan Sarman Simanjorang.

Sarman yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jaya mengatakan Gubernur terpilih harus bisa memberikan kepastian berusaha sekaligus memastikan UKM bisa naik kelas.

“Berikan porsi proyek Pemprov ke UKM, kedepankan dan manfaatkan produk UKM, kemudian benahi dan atasi tantangan dan permasalahan UKM,” katanya.

Ia mencatat tantangan dan permasalahan UKM yang ada meliputi kualitas SDM yang masih rendah, akses permodalan belum maksimal, akses pasar yang belum stabil, akses teknologi bisnis, akses bahasa, akses kesempatan, kurangnya pelatihan, zonasi usaha, kualitas pelayanan, dan bahan baku yang susah.

Jumlah usaha di Jakarta hingga kini tercatat 1.244.000 usaha dengan usaha menengah besar 10 persen dan 90 persen di antaranya adalah UMKM. Sementara pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 5,8persen.

“Potensi ini besar, UKM dan koperasi akan mampu memberikan kontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dibina dan diberdayakan secara maksimal,” katanya.

Sementara itu Duta Koperasi dan UKM 2017 DR. DEWI MOTIK PRAMONO, MSi mengatakan pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada UMKM, misalnya memberikan fasilitas izin kepada para pelaku UMKM untuk menggunakan perkantoran pemerintah untuk melakukan transaksi bisnis UMKM.

“Praktik seperti ini sudah banyak dijalankan di banyak negara lain di dunia, misalnya di Thailand di Vietnam. Dan itu berhasil dengan catatan para pelaku UMKM harus menjaga kebersihan dan ketertiban,” katanya.

Menurut DR. DEWI MOTIK PRAMONO, MSi pengalamnnya selama 42 tahun ketika pertama kali mendirikan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) hingga kini banyak kemajuan yang dialami UMKM. Sayangnya kemajuan itu masih dirasakan lambat sehingga pemerintah harus mulai semakin serius menerapkan kebijakan yang memihak kepada UMKM.

Sedangkan Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) AgungSudjatmoko mengatakan sudah saatnya Indonesia mengubah paradigma pengembangan koperasi.

Menurut dia, pengembangan koperasi harus sesuai dengan prinsip jatidiri koperasi dan visi untuk bersinergi dengan seluruh pihak.

“Koperasi tidak bisa berusaha sendiri, sekarang kita harus mengembangkan visi koperasi kembali yakni sinergitas dan harus dilakukan bersama-sama. Ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin sungguh-sungguh mengembangkan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Sebab pada dasarnya akar budaya masyarakat Indonesia sudah berbasis ekonomi kerakyatan.

Menanggapi diskusi itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan pemerintah dalam kaitannya dengan pengembangan koperasi dan UMKM telah menerapkan berbagai kebijakan di antaranya memberlakukan moratorium pemberian izin usaha koperasi.

Hal itu dilakukan karena banyak indikasi penyalahgunaan badan hukum koperasi dan sebagai upaya melindungi masyarakat.

Untuk kepentingan itu pihaknya juga berupaya mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk pengurus dan manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

“Ini merupakan upaya untuk membangun basis koperasi di berbagai daerah yang diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian ibukota yang ditopang oleh sekitar 90% UMKM.

“Berdasarkan sensus ekonomi yang dilakukan BPS pada 2016, ada 1.244 ribu usaha di Jakarta. Di mana 95 persennya adalah UKM, seperti pedagang pasar, aneka jajan, kuliner, dan bisnis jasa,” kata Sarman Rabu (19/4).

Comments

comments